Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Peluang dan Tantangan Indonesia

masyarakat ekonomi asean 2015

Indonesia yang tergabung dalam suatu aliansi bertajuk Association of South East Asian Nation atau lebih dikenal ASEAN memiliki satu visi dan misi yang menurut saya belum begitu mensejahterakan rakyatnya. Namun, tak dapat dipungkiri ASEAN memberikan manfaat bagi Indonesia seperti bebas visa ke Negara anggota dan lain sebagainya. ASEAN bercermin pada Uni Eropa yang mendeklarasikan dirinya menjadi satu kesatuan, yaitu warga Eropa. Setelah ASEAN terbentuk, pada tahun 1997 di Kuala Lumpur para pemimpin Negara ASEAN mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan social ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.

Dirasa kurang jika hanya menjadi suatu kawasan terpadu, pada KTT ASEAN di Bali, Oktober 2013 mendeklarasikan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) sebagai langkah untuk integrasi ekonomi regional. Selanjutnya, pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia pada agustus 2006 sepakat akan menyusun “suatu cetak biru“ yang terpadu untuk mempercepat pembentukan KEA dengan mengindetifikasi berbagai karakteristik dan elemen KEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya guna mengkomodir kepentingan  seluruh negara anggota ASEAN.

Pada KTT ASEAN Ke-12,para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II dan menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015,Secara  khusus,para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentranformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Dengan demikian, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu tujuan akhir  dari integrasi ekonomi yang ingin dicapai masyarakat ASEAN sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020, di mana di dalamnya terdapat konvergensi kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas  integrasi ekonomi. Sebuah perekonomian yang terbuka, berorientasi keluar, inklusif dan bertumpu pada kekuatan pasar merupakan prinsip dasar dalam upaya pembentukan komunitas ini. Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh  negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan  basis produksi; sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan  pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh  dengan perekonomian global.

Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima elemen inti dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini dilengkapi lagi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian  dan kehutanan.

Saat ini memasuki awal tahun 2014. Hanya tersisa satu tahun sebelum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pertanyaan besar menyelimuti saya pribadi. Mampukah Indonesia menghadapi MEA 2015? Terutama dari sisi mahasiswa. Mahasiswa sebagai penerus bangsa harus mempersiapkan diri dengan sebaik – baiknya. Diketahui bersama bahwa MEA bercirikan oleh perdagangan bebas barang dan jasa sesama negara ASEAN.

Bagaimana supaya tetap stabil baik ekonomi, pendidikan ataupun kesejahteraan?

Diantara 3 pelaku ekonomi, yakni: produsen, pedagang, dan konsumen, maka pihak yang berpeluang mendapat keuntungan hanya produsen dan pedagang, sementara pihak konsumen adalah pihak yang dirugikan. Keuntungan produsen didapatkan dari selisih antara hasil (benefit) dan biaya (cost). Sementara keuntungan pedagang didapatkan dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Konsumen sebagai pelaku ekonomi yang terakhir adalah pihak yang dirugikan. Hal ini, sesuai dengan prinsip “zero sum game”, yakni ketika terdapat pelaku ekonomi (produsen dan pedagang) yang diuntungkan, maka akan terdapat pelaku ekonomi lainnya yang dirugikan, yakni konsumen.

Untuk menjadi produsen, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang terbanyak di ASEAN. Namun, dengan terbukanya arus barang dan jasa, terutama terbukanya pergerakan tenaga kerja (movement natural person / MNP), maka SDA Indonesia akan dikerubungi oleh SDM Indonesia sendiri ditambah SDM dari negara-negara lainnya anggota ASEAN.

Hanya SDM yang berkualitas yang akan mampu mengelola SDA secara lebih efektif dan efisien. Sehingga, hanya SDM yang berkualitas yang akan terlibat proses produksi, baik SDM sebagai pemilik perusahaan, manajer perusahaan, maupun sebagai pekerja / buruh perusahaan. Namun, kualitas SDM Indonesia dalam MEA, yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada urutan keenam dibawah Singapore, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Philipina. IPM Indonesia hanya unggul dari Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar berdasarkan data Human Development Index (HDI) tahun 2012.

Kondisi kualitas SDM Indonesia yang rendah tersebut akan berhubungan langsung dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Apabila tidak ada pembatasan (barier) terhadap pergerakan tenaga kerja negara lain masuk ke Indonesia, maka dapat dipastikan tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi penonton di negaranya sendiri. Oleh karena itu, tepat adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia melalui prinsip sponsorship dan tidak diizinkan perseorangan sebagai sponsor. Tenaga kerja asing hanya dapat bekerja untuk jabatan direktur, manajer dan technical expert serta tidak boleh menduduki jabatan yang berkaitan dengan personalia. Persyaratan jabatan tenaga kerja asing mengacu kepada standar kompetensi dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Dalam kenyataannya, akhir-akhir ini terdapat indikasi semakin banyaknya kedatangan tenaga kerja asing dengan memanipulasi visa kunjungan wisata, sehingga terbebas dari ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2008 di atas. Oleh karena itu, mendesak untuk dilakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar dapat diperketat pergerakan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dengan menggunakan dokumen keimigrasian kunjungan wisata.

Hanya dengan iklim investasi yang baik dan kondusif, yang membuat para produsen menanamkan modalnya untuk pembangunan dan perluasan industri barang dan jasa di suatu wilayah, tidak terkecuali bagi industri yang bahan bakunya berbasis sumberdaya alam setempat, maupun industri yang bahan bakunya berbasis impor. Namun, posisi doing business Indonesia dari aspek tenaga kerja yang dilaporkan World Bank berada pada posisi kurang kondusif. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia disebutkan sebagai ‘labour pains: hard to hire, hard to fire, and costly too”.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak di Asean merupakan pasar potensial untuk barang-barang konsumtif yang langsung di konsumsi, maupun produk antaranya. Sehingga, sekalipun doing business Indonesia kurang menggembirakan namun Indonesia tetap potensial untuk menjadi produsen bahan konsumtif, terutama sebagai produsen bahan makanan untuk konsumsi dalam negeri. Tetapi, kondisi ketenagakerjaan yang tidak kondusif tersebut akan menjadi persoalan untuk industri barang-barang ekspor, yang komponen bahan bakunya tidak mengandalkan sumberdaya alam Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila industri yang menghasilkan barang ekspor dengan komponen bahan baku berasal dari impor sulit melakukan ekspansi Industrinya di Indonesia.

Memperhatikan profil ekspor Indonesia sebagai penghasil devisa negara selama ini, ternyata peranan ekspor bahan baku yang berasal dari sumberdaya alam, terutama hasil tambang dan produk pertanian dalam arti luas, cukup dominan. Produk-produk ini diekspor sebagai bahan baku industri negara lain, sehingga nilai tambahnya akan dinikmati negara lain tersebut yang merupakan tempat industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi.

Serupa dengan pergerakan barang ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh bahan baku, maka pergerakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri juga masih didominasi oleh “bahan baku” tenaga kerja, yakni tenaga kerja yang masih lebih mengandalkan ototnya, seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan Pelaut. Kondisi ini, menciptakan kondisi yang membuka peluang bagi tenaga kerja asing di negaranya sendiri untuk mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan pedapatan yang lebih tinggi, baik sebagai pengusaha, manajer, maupun tenaga kerja.

Membiarkan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak terampil, seperti PLRT dan Pelaut, sesungguhnya menjadikan negara pengguna sangat diuntungkan secara ekonomi, karena mereka dapat mengerjakan pekerjaan lain yang lebih produktif. Sementara Indonesia akan dirugikan berkali-kali: Pertama, kerugian dipandang dari martabat bangsa; Kedua, kerugian dari semakin produktifnya negara lain menyebabkan Indonesia akan kebanjiran hasil produksi negara lain yang kalah bersaing apabila diproduksi di Indonesia.

Lalu, apa langkah startegis yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun mahasiswa?

Pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah harus menyusun route map menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan di sosialisasikan kepada masyarakat. Sebagai salah satu langkah strategis yang bisa diambil, yaitu menghentikan atau meminimalisir ekspor bahan baku barang yang berasal dari sumber daya alam dan berupa jasa yang lebih mengandalkan otot saja, yakni seperti PLRT dan pelaut tanpa kompetensi yang memadai. Pemerintah harus melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang berkompeten supaya bisa bersaing di luar dan tidak menjadi olok-olokan belaka.

Ketika telah muncul suatu paradigma yang tegas dan jelas dengan posisi dan kapasitas pemerintah yang kuat dalam membangun perekonomian, sebagaimana cita-cita pendirian negara ini dalam Pembukaan UUD 1945, maka akan terwujud kebijakan-kebijakan yang secara substantif dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perekonomian. Berbagai kebijakan-kebijakan yang membawa dampak negatif terhadap perekonomian rakyat dan melemahkan negara dalam menjalankan fungsi dasarnya, terutama dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, harus ditinjau ulang di bawah paradigma memihak kepada rakyat. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan moratorium (penundaan) atau bahkan peng-hentian segala bentuk liberalisasi ekonomi yang telah merugikan rakyat. Sebuah paradigma pembangunan yang benar-benar memihak kepada kepentingan rakyat Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme harus ditegakkan sebagai landasan dari kebijakan ekonomi. Sehingga cita-cita ke-merdekaan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan sejahtera dapat benar-benar terwujud di negeri ini.

Ahmad Fajar

@kovazzevic

Jakarta, Desember 2013

image source : bisnis.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s